Manokwari, Indikatornews.co.id – Komisi IV DPR Papua Barat menyampaikan kekecewaannya terhadap Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat yang dua kali tidak memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP) terkait penanganan banjir dan kerusakan infrastruktur sungai di sejumlah wilayah.
Anggota Komisi IV DPR Papua Barat, Asri, menyatakan bahwa ketidakhadiran BWS menghambat upaya pengawasan dan pencarian solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
“Sudah dua kali kami mengirim undangan untuk memastikan melalui forum RDP Komisi IV, tetapi BWS tidak hadir. Ini menimbulkan kesan bahwa mereka tidak menghormati lembaga legislatif,” ujar Asri melalui pesan suara kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).
RDP tersebut direncanakan membahas sejumlah isu krusial, seperti banjir, jebolnya tanggul sungai, dan proyek pipanisasi air bersih yang dinilai bermasalah di beberapa daerah, antara lain Manokwari, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Manokwari Selatan.
Di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, warga dilaporkan harus menggunakan tali untuk menyeberangi Kali Wariori yang jebol. Sementara di Teluk Bintuni, air meluap hingga merendam permukiman warga setinggi lutut orang dewasa.
Situasi serupa juga terjadi di Manokwari Selatan, di mana beberapa sungai seperti Kali Muto, Kali Mati, dan Kali Waren dilaporkan dalam kondisi rawan jebol. Di Kaimana, luapan air bahkan mencapai kawasan Bandara Utarom.
“Masalah seperti ini tidak bisa kami limpahkan ke lembaga penegak hukum, karena ranah teknisnya berada pada BWS,” tegas Asri.
Meskipun BWS Papua Barat tidak hadir, Komisi IV tetap melanjutkan RDP bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Barat. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Dinas PUPR, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA), Kepala Bidang SDA, serta sejumlah staf teknis lainnya.
Asri menambahkan bahwa meskipun BWS merupakan instansi vertikal di bawah kementerian, pihaknya tetap berharap adanya koordinasi dan tanggung jawab terhadap kondisi yang terjadi di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BWS Papua Barat belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadirannya dalam dua agenda RDP tersebut. (Wn/TIM).