Teluk Bintuni, Indikatornews.co.id — Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak sipil dasar anak-anak melalui inovasi layanan administrasi kependudukan yang menyasar langsung ke lingkungan sekolah.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat kembali melaksanakan pelayanan langsung di tiga satuan pendidikan, Selasa (6/5), sebagai bagian dari Program Kerja 100 Hari Bupati dan Wakil Bupati.
Kepala Disdukcapil Teluk Bintuni, Fredrik Pauduai, S.Sos., MM, mengatakan bahwa langkah ini merupakan strategi jemput bola untuk memastikan seluruh anak memiliki dokumen kependudukan yang sah. “Kami fokus menyasar anak-anak sekolah karena masih banyak yang datanya tidak sinkron antara SIAK dan sistem Dapodik. Ini berisiko menghambat hak-hak dasar mereka,” ujarnya.
Layanan kali ini diberikan di PAUD/TK KB, SD YPK Via Dolorosa, dan SD YPPK Santo Yohanes, yang mayoritas siswanya merupakan anak asli Papua. Berdasarkan data, SD YPK Via Dolorosa memiliki 264 siswa, dan SD YPPK Santo Yohanes sebanyak 356 siswa.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy, SE., MH, turut hadir dan menyerahkan langsung dokumen kependudukan kepada siswa secara simbolis. Fredrik menilai kehadiran langsung kepala daerah sebagai bukti nyata komitmen pemerintah terhadap pendidikan dan perlindungan hukum bagi anak-anak.
“Ini kali pertama dalam sejarah kami, Bupati hadir langsung menyerahkan dokumen di sekolah. Ini bukan sekadar simbolis, tapi bentuk kepedulian langsung terhadap masa depan anak-anak Papua,” kata Fredrik.
Tak hanya itu, Bupati Yohanis Manibuy juga menyapa siswa, menggelar kuis edukatif, dan memberikan hadiah kepada 10 siswa dari masing-masing sekolah. Ia mengajak siswa untuk berani tampil dan terus semangat belajar. “Anak-anak Teluk Bintuni harus percaya diri, rajin membaca, dan terus sekolah hingga perguruan tinggi,” pesannya.
Ketua YPPK Bintuni, Daniel Sebaru, dan Ketua PSW YPPK, Pius Motombri, menyambut baik program ini. Mereka menyampaikan apresiasi atas perhatian Bupati dan berharap pembangunan ruang belajar yang sempat tertunda dapat segera direalisasikan tahun ini.
Kegiatan ini menjadi bukti sinergi antara pelayanan publik dan dunia pendidikan di Teluk Bintuni, sekaligus menjawab kebutuhan dasar anak-anak untuk mendapatkan identitas hukum yang sah dan akses terhadap layanan publik secara penuh. (Wn).