Teluk Bintuni, Indikatornews.co.id – Puluhan unit rumah bantuan yang dibangun Pemerintah Provinsi Papua Barat sejak 2019 di Kampung Korano Jaya, SP 2, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, dibiarkan tak berpenghuni dan kini mulai rusak tergerus waktu serta ditelan semak belukar.
Kondisi ini terungkap saat Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tersebut, Jumat (9/5/2025). Didampingi aparatur kampung dan warga, Wabup menyaksikan langsung puluhan rumah dalam keadaan tidak terurus.
“Saya sedih dan kecewa. Rumah-rumah ini dibangun dengan uang negara, tapi dibiarkan begitu saja. Padahal masih banyak warga kita, khususnya Orang Asli Papua, yang belum punya rumah,” ujar Wabup Joko dengan nada serius.
Sebelum menuju lokasi, Wabup sempat berdialog dengan Kepala Kampung Korano Jaya, Simon Dekarto. Dalam pertemuan itu, Simon mengungkapkan bahwa warga sudah berulang kali menyampaikan persoalan ini kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Plt Sekda Provinsi.
“Kami sudah serahkan daftar nama calon penerima rumah berdasarkan kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Informasinya, rumah akan segera diserahkan, tapi faktanya masih kosong,” jelas Simon.
Simon juga menyebutkan adanya permintaan jatah rumah dari oknum dinas. Awalnya 15 unit diminta, lalu dikurangi menjadi 5 unit. Namun warga menolak karena calon penerima bukan warga setempat.
“Kesepakatan kami, rumah ini harus diberikan kepada warga Korano Jaya yang memang belum punya rumah dan berdomisili di sini,” tegas Simon.
Total rumah bantuan yang dibangun berjumlah 50 unit, masing-masing 25 unit di jalur 1 dan jalur 7. Namun sejak selesai dibangun, belum ada satu pun yang ditempati.
Menanggapi hal itu, Wabup Joko Lingara memastikan akan memanggil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meminta penjelasan resmi. Ia menegaskan agar program bantuan pemerintah tidak dijadikan alat kepentingan kelompok atau pribadi.
“Saya akan tindak lanjuti masalah ini. Program seperti ini harus tepat sasaran. Jangan sampai ada manipulasi. Kita harus pastikan hak masyarakat terpenuhi,” tandasnya. (Wn).