Teluk Bintuni, IndikatorNews.co.id – Harapan warga Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, untuk menikmati listrik selama 24 jam penuh masih belum terpenuhi. Hingga kini, warga hanya mendapatkan pasokan listrik selama 6 jam setiap harinya. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi kualitas hidup dan menghambat aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari.
Syamsul Inai, Kepala Distrik Tomu, mengungkapkan bahwa kebutuhan listrik menjadi salah satu keluhan utama masyarakat dalam berbagai forum resmi, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten.
“Listrik bukan lagi soal kenyamanan, ini tentang hak dasar warga untuk mendapatkan akses energi yang adil,” kata Syamsul saat ditemui di Distrik Manimeri, Kamis (22/5/2025).
Distrik Tomu yang terdiri dari tujuh kampung berada di sekitar wilayah operasional perusahaan energi besar, LNG Tangguh. Ironisnya, meski termasuk wilayah terdampak langsung dari aktivitas industri tersebut, warga justru masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, termasuk listrik.
“Setiap hari, ratusan kepala keluarga harus mengandalkan genset pribadi. Rata-rata mereka menghabiskan sekitar Rp50.000 per hari hanya untuk bahan bakar. Jika dihitung, dana yang dikeluarkan masyarakat bisa mencapai miliaran rupiah per bulan hanya untuk kebutuhan listrik,” jelas Syamsul.
Warga dan pemerintah distrik berharap adanya langkah konkret dari pihak perusahaan, baik melalui program tanggung jawab sosial (CSR) maupun kolaborasi dengan pemerintah daerah, guna mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan yang berkelanjutan.
“Sudah saatnya kehadiran industri besar memberi dampak langsung dan terukur bagi masyarakat sekitar. Ini bukan semata soal teknis, melainkan tentang keadilan sosial,” tegas Syamsul.
Ia menambahkan, keterbatasan listrik juga berdampak pada layanan publik, sektor pendidikan, dan aktivitas ekonomi lokal. Para pelajar kesulitan belajar saat malam hari, sementara fasilitas kesehatan dan pelayanan kampung berjalan tidak optimal.
Warga Distrik Tomu kini menantikan komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan agar persoalan listrik tidak hanya menjadi isu tahunan, tetapi menjadi prioritas pembangunan yang segera dituntaskan. (Wn).