Teluk Bintuni, IndikatorNews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Teluk Bintuni pada Rabu (18/06/2025). Kegiatan berlangsung di ruang rapat DPRK dan dimulai pukul 10.30 WIT, dihadiri oleh 24 anggota DPRK termasuk Ketua, Wakil Ketua, serta para kepala bidang dan seksi dari Disdikpora.
RDP ini menjadi forum strategis untuk membahas tantangan dunia pendidikan di daerah, khususnya terkait peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), kualitas guru, serta sistem manajemen pendidikan yang dinilai perlu diperbaiki secara menyeluruh.
Kepala Dinas Pendidikan, Dr. Henry Kapuangan, S.Pd., dalam keterangannya kepada wartawan, menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan konsep reposisi mutu pendidikan dengan langkah awal melakukan asesmen terhadap sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru.
“Kami akan mulai dengan asesmen terhadap SD terpadu, kepala sekolah akan dites, guru-guru juga akan dites, baru kemudian kita tempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Karena kehadiran guru dan kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan,” ujarnya.
Henry juga menyampaikan apresiasi kepada DPRK Teluk Bintuni Romilus Tatuta, khususnya kepada Wakil Ketua II Yasman Yasir yang telah menginisiasi RDP ini, dan seluruh anggota DPRK yang berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Teluk Bintuni. Ia berharap RDP bisa dilakukan secara berkala agar komunikasi dan kolaborasi dalam membenahi dunia pendidikan dapat terus berjalan.
Wakil Ketua II DPRK Teluk Bintuni, Yasman Yasir SE, dalam kesempatan yang sama menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan saat ini. Ia menyoroti lemahnya kinerja sebagian guru yang berdampak pada masih banyaknya siswa yang belum bisa membaca dan menulis, bahkan hingga tingkat SMP dan SMA.
“Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami temukan ada sekolah dari kelas 1 hingga kelas 6 yang hanya diampu oleh satu guru saja. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Yasman.
Ia juga menyinggung persoalan dana operasional sekolah yang tidak jelas penggunaannya selama tahun 2020 hingga 2024. Menurutnya, hal ini harus segera dievaluasi oleh pihak dinas.
Yasman juga mengusulkan pemanfaatan program Starling (Sistem Pemantauan Keliling) yang pernah dicanangkan Bupati. Program ini memungkinkan warga, termasuk siswa, melaporkan ketidakhadiran guru atau kepala sekolah melalui media sosial.
“Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi agar pendidikan berjalan baik dan tidak lagi terjadi pemalangan kantor dinas oleh masyarakat,” ujarnya.
RDP tersebut menyepakati pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan mutu pendidikan. Fokus utama ke depan adalah pada peningkatan kompetensi guru, pemerataan distribusi tenaga pendidik, serta pembenahan sistem manajemen pendidikan secara menyeluruh.
“Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi bagaimana mencari solusi. Karena kalau generasi ini tidak dididik dengan baik, siapa lagi yang akan meneruskan masa depan Teluk Bintuni,” tutup Yasman. (Wn).