Teluk Bintuni, IndikatorNews.co.id – Dalam upaya memperkuat tata kelola kepegawaian berbasis digital, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Teluk Bintuni menggelar sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS) yang dirangkai dengan penyelesaian disparitas data kepegawaian. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa (23–24 Juni 2025), bertempat di Gedung Serba Guna Gereja Viadolorosa, Distrik Bintuni.
Acara dibuka oleh Staf Ahli Bupati Teluk Bintuni, Rudi H. Hardjo, yang menegaskan bahwa penyatuan data kepegawaian merupakan langkah strategis untuk mendukung efektivitas pelayanan publik. “Satu data adalah kunci dari kebijakan yang tepat sasaran. Jika data kepegawaian kita tidak akurat dan tidak sinkron dengan pusat, maka kita akan tertinggal dalam banyak hal,” tegasnya dalam sambutan pembukaan.
Rudi menambahkan bahwa kegiatan semacam ini sejalan dengan semangat nasional Indonesia Satu Data, yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, guna mendorong transparansi, efisiensi, dan kolaborasi lintas sektor.
Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Para peserta tidak hanya diberikan pemahaman teknis mengenai penggunaan aplikasi SIMPEGNAS, tetapi juga langsung melakukan pembaruan dan verifikasi data kepegawaian guna mengatasi ketimpangan (disparitas) data yang selama ini menghambat integrasi sistem pusat dan daerah.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPP Teluk Bintuni menjelaskan bahwa data ASN yang akurat dan mutakhir menjadi syarat mutlak dalam proses pengangkatan, mutasi, hingga perencanaan kebutuhan pegawai.
“Harapannya, setelah kegiatan ini, tidak ada lagi perbedaan data antara daerah dan pusat. ASN di Teluk Bintuni harus siap bertransformasi menuju manajemen kepegawaian yang modern dan berbasis data,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, BKPP Teluk Bintuni menegaskan komitmennya dalam mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas layanan kepegawaian melalui sistem digital yang terstandar nasional. (Tim/Wn).