Manokwari, IndikatorNews.co.id – Kepala Suku dan Warga Sebyar Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat kecewa dengan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menjanjikan mereka akan menemui di Jakarta untuk membicarakan kelanjutan hak-hak masyarakat Sebyar, Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat.
Terdapat 10 warga termasuk kepala Suku dan Ketua LPM Suku Sebyar serta didampingi kuasa hukum suku Sebyar Demianus Waney SH.
“Kami sejak tanggal 6 Agustus ke Jakarta, tujuan untuk menemui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena janjinya saat hadiri HUT Kabupaten Teluk Bintuni lalu agar kami temui dia di Kantor membahas hak masyarakat di Train 1 dan 2 serta Train 3, eksploitasi gas” kata Aci Kosepa Kepala Suku Sebyar melalui sambungan telpon Kamis (28/8/2025)
Dia menyebutkan bahwa kalau bukan janji Menteri Bahlil pihaknya juga tak akan pergi ke Jakarta untuk membuang waktu di sana.
“Kamu datang bawa investasi untuk mengeruk hasil alam kami di kami punya negeri, kami gelar tikar adat sebagai penghormatan tetapi kami datang ke Jakarta karena janji Menteri justru kami di abaikan,” ujarnya
Dia menyebut telah mendatangi Kantor Kementrian ESDM namun hanya diterima oleh staf.
“Kami kecewa jika Menteri tidak mau ketemu tidak masalah, kami hanya ingin meminta kejelasan soal kompensasi yang belum dibayarkan kepada masyarakat adat,” ujarnya.
Kosepa menyebut hak masyarakat suku sebyar yang dijanjikan pada proyek Train 1 dan 2 terdapat 15 Sumur, yang sudah direalisasikan baru 6 Sumur sedangkan 9 Sumur belum direalisasikan.
“Untuk Tranin satu dan dua terdapat 15 Sumur 6 sudah dibayar tetapi 9 belum sedangkan train 3 terdapat 120 Sumur ini yang kita bicarakan seharusnya dengan pak Menteri sesuai janjinya waktu dia ke Bintuni,” katanya
Selain itu pihaknya merasa kecewa dengan pemerintah dan pihak terkait seperti SKK Migas dan BP Tangguh dimana mereka saat hendak berinvestasi di wilayah adat suku sebyar datangi warga tetapi ketika kepala suku ke Jakarta meminta ketemu pimpinan justru mereka seakan-akan menghindar.
“Kami beberapa hari lalu datang ke Kantor SKK Migas kami di terima di gudang, bukan tempat terhormat seperti ketika mereka datang ke kami punya negeri meminta untuk mengeksplorasi hasil kekayaan kami,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat LPM Suku Sebyar, Alosius Serang mengaku selama 16 Tahun pengoperasian perusahan gas di kawasan Teluk Bintuni Papua Barat, hasilnya dikeruk untuk kepentingan Negara dan korporasi sedangkan masyarakat seakan diabaikan.
Allo sapaan akrab ketua LPSM menyebut janji CSAR oleh perusahan membangun 456 rumah layak huni bagi warga di beberapa distrik yang merupakan kawasan milik Suku Sebyar hanya tinggal janji, sekian tahun hanya terdapat 20 unit rumah.
“Mereka menjanjikan bangun rumah layak huni sebanyak 456 di Distrik Wrrianggar, Taroy dan Distrik Tomu tapi yang direalisasikan hanya 20 itu pun mereka memberi kewenangan ke Pemerintah Daerah Teluk Bintuni,” katanya
“saat ini mereka belum bangun rumah karna pembangunan ini bp Indonesia dan SKK migas mereka kerja sama dengan Pemda Bintuni tapi Pemda tidak pakai untuk bangun rumah kita, saya kecewa saya langsung ketemu di pusat untuk hak masyarakat yang belum terbayar,” ujarnya.
Selain membicarakan masalah hak masyarakat suku sebyar Allo juga menyebut bahwa tujuan menemui Menteri dan beberapa pihak di Jakarta untuk membicarakan mengapa menggantikan perusahan yang sudah beroperasi di Teluk Bintuni selama ini dengan memasukan
Kepala Suku Sebyar Aci Kosepa menyebut jika menteri Bahlil tak memberikan ruang untuk ditemui oleh masyarakat Suku Sebyar maka pihaknya akan berusaha menemui presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan masalah ini.
Dia juga mengancam akan melakukan aksi palang di sejumlah kawasan yang ada aktifitas eksplorasi gas di teluk Bintuni
“Kalau menteri Bahlil tak menemui kami dari Kampung ini kami akan laporkan kondisi selama 16 Tahun perusahan beroperasi di sana ke bapak presiden Prabowo Subianto sekaligus kami pulang palang tempat eksplorasi,” tegas Aci Kosepa. (*)