Teluk Bintuni, IndikatorNews.co.id – Pemerintah daerah menegaskan bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus ditopang oleh administrasi yang tertib dan jelas. Tanpa itu, aktivitas organisasi hingga akses terhadap bantuan pemerintah berpotensi terhambat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Teluk Bintuni, Kenny Kendiwara, S.IP, saat ditemui wartawan, Selasa (3/2/2026). Ia mengimbau seluruh organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan organisasi lainnya di Teluk Bintuni agar segera melengkapi serta memperbarui administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Kenny, tertib administrasi merupakan syarat mendasar agar organisasi dapat menjalankan kegiatan secara legal dan terdata oleh pemerintah daerah.
“Administrasi organisasi harus jelas, termasuk masa kepengurusan. Jangan sampai masa kepemimpinan sudah berakhir, tetapi tidak diperbarui,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan sekretariat dan alamat organisasi. Menurutnya, keberadaan sekretariat yang aktif dan dapat diverifikasi menjadi indikator penting bagi pemerintah untuk mengetahui aktivitas organisasi di tengah masyarakat.
“Tidak cukup hanya memiliki nama dan struktur pengurus. Organisasi harus memiliki sekretariat dan alamat yang jelas. Kalau sekretariatnya tidak jelas, bagaimana kami bisa mengetahui aktivitas organisasinya,” tegas Kenny.
Kenny menjelaskan, tertib administrasi akan mempermudah koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi, sekaligus menjadi dasar dalam pembinaan serta pengawasan kegiatan organisasi.
Terkait penyaluran dana hibah, ia menegaskan bahwa disposisi dari pimpinan daerah tidak serta-merta menjamin pencairan anggaran.
“Walaupun sudah ada disposisi dari pimpinan daerah, itu tidak otomatis diterima. Kami tetap harus memastikan organisasi tersebut masih aktif, karena anggaran yang disalurkan harus dipertanggungjawabkan dan akan diperiksa oleh BPK,” jelasnya.
Ia pun menyarankan agar seluruh organisasi melengkapi persyaratan administrasi sebelum menghadap Bupati, Wakil Bupati, maupun Sekretaris Daerah.
“Pimpinan daerah tentu akan lebih mudah melayani jika administrasi organisasi sudah lengkap,” tambahnya.
Sementara itu, Ikaros Dimara, S.Sos, selaku Kepala Sub Bidang Organisasi Sosial dan Politik Kesbangpol Teluk Bintuni, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan seluruh proses administrasi organisasi dan penyaluran bantuan pemerintah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
Ia menambahkan, bagi organisasi yang baru terbentuk, Kesbangpol telah menyiapkan formulir serta persyaratan pendaftaran organisasi tahun 2026 yang dapat diambil langsung di Kantor Kesbangpol Teluk Bintuni.
“Pada prinsipnya, tertib administrasi adalah kunci,” pungkas Kenny. (Wn).
Comment