Teluk Bintuni, IndikatorNews.co.id — Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Suku Sebyar, Nuh Inai, menegaskan pentingnya pengelolaan alokasi gas bumi dari kilang LNG Tangguh agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat dan pemerintah daerah Teluk Bintuni. Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di kediamannya, Komplek Kampung Lama, Kabupaten Teluk Bintuni. Rabu (15/10/2025).
Nuh Inai menjelaskan, sejak penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 27 Juli 2023 antara PT Padoma New Global Energi—anak perusahaan PT Padoma—dengan PT Humpus Intermoda mengenai kerjasama transportasi dan distribusi LNG, terdapat alokasi gas sebesar 20 juta standar kaki kubik per hari (MM SCPD) dari kilang LNG Tangguh. Per 23 Oktober 2025, kargo LNG pun sudah siap untuk dijual.
Kendati demikian, Nuh Inai menyoroti belum adanya regulasi yang mengatur retribusi kargo LNG atau bentuk kontribusi lain bagi wilayah adat Suku Sebyar. Minimnya keterlibatan masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya ini juga berpotensi membuat daerah kehilangan pendapatan asli daerah (PAD), apalagi jika pengelolaan dipusatkan pada BUMD Provinsi tanpa porsi jelas untuk Kabupaten penghasil.
“Nah, kami mendorong pemerintah daerah Teluk Bintuni segera membentuk tim terpadu yang melibatkan LMA Suku Sebyar sebagai representasi masyarakat adat. Tim ini perlu berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, PT Padoma, dan PGN (Perusahaan Gas Negara) agar pembagian manfaat bisa diatur secara profesional,” tegas Nuh.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Hak-hak Masyarakat Adat Suku Besar Sebyar, Hendrikus Sorowat, menegaskan apabila aspirasi ini tidak diakomodir, masyarakat adat siap menempuh sanksi adat. Hendrikus juga menuntut realisasi dana DBH 10%, CSR, dan PI yang sudah lama menjadi hak masyarakat selama 15 tahun terakhir.
Dilokasi yang sama, Tokoh pemuda Suku Sebyar, Yunus Efun, menambahkan pihaknya akan terus mengawal dan memberi dukungan penuh agar Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dapat menjalankan peran sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. (Wn).
Comment