Manokwari, IndikatorNews.co.id – Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Tanah Papua yang mencapai sekitar Rp135 triliun per tahun seharusnya menjadi modal kuat untuk percepatan pembangunan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang kontras. Anggaran yang sangat besar tersebut justru kerap terjebak dalam persoalan rendahnya efektivitas dan lemahnya tata kelola.
Direktur YLBH Sisar Matiti, Yohannes Akwan, saat di temui menyoroti paradoks ini. Jika dilihat dari rasio per kapita, posisi Papua sebenarnya jauh lebih unggul dibandingkan daerah lain. Dengan jumlah penduduk sekitar 4,30 juta jiwa, kapasitas fiskal Papua bahkan melampaui DKI Jakarta yang memiliki APBD sekitar Rp91,86 triliun untuk lebih dari 10 juta penduduk. Senin (13/4/2026).
“Namun keunggulan tersebut belum mampu diterjemahkan menjadi kemajuan yang signifikan. Salah satu indikator yang paling mencolok adalah tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang terus berulang,” ujar Yohannes dalam keterangannya.
Masalah ini diperkuat oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah di Papua Selatan tahun anggaran 2024, pemerintah daerah hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini menjadi sinyal bahwa masih (ada) masalah serius dalam penyajian dan pengelolaan keuangan.
Hasil evaluasi menyoroti sejumlah persoalan krusial yang menjadi akar permasalahan. Pertama, ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan data laporan keuangan serta perbedaan data SILPA yang tidak sinkron. Kedua, rendahnya penyerapan belanja, termasuk transfer ke daerah, dan realisasi pendapatan yang belum optimal.
Menurut Yohannes, temuan-temuan ini bukan sekadar catatan administratif, melainkan indikasi nyata bahwa persoalan pengelolaan anggaran di Papua bersifat struktural.
“Dalam perspektif tata kelola publik, kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah utama Papua bukan terletak pada kekurangan dana, melainkan pada ketidakmampuan mengelola sumber daya fiskal secara efektif,” tegasnya.
Ada empat persoalan mendasar yang ditarik dari kondisi tersebut:
1. Perencanaan yang tidak matang, terlihat dari tingginya SILPA yang menunjukkan anggaran belum berbasis kebutuhan riil.
2. Kapasitas eksekusi yang lemah, di mana birokrasi dan kendala teknis menghambat penyerapan anggaran.
3. Akuntabilitas yang belum optimal, sebagaimana tercermin dari opini WDP dari BPK.
4. Orientasi belanja yang belum sepenuhnya berpihak pada publik, sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan menjadi terbatas.
Meskipun faktor geografis yang luas dan sulit sering dijadikan indikator, Yohannes menilai hal tersebut seharusnya dapat diatasi dengan perencanaan yang adaptif dan kebijakan yang tepat sasaran, mengingat besaran anggaran yang tersedia.
“Tanpa reformasi yang serius, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, maka anggaran besar hanya akan menghasilkan dampak yang kecil. Paradoks ini tidak bisa terus dibiarkan, sebab di balik angka-angka tersebut terdapat harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab,” pungkasnya. (Wn).
Comment