Manokwari, IndikatorNewsa.co.id – Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menghadiri Rapat Kerja (Raker) Bupati se-Provinsi Papua Barat yang digelar di Manokwari (16/4). Acara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Sekretaris Daerah Ali Baham Temongmere, dengan tujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 agar berjalan terencana dan terpadu. Jumat (17/4/2026).
Yohanis menegaskan, forum strategis ini menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah demi mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni siap bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Yohanis kepada wartawan usai kegiatan.
Dalam rapat tersebut, Yohanis mengajukan setidaknya 11 usulan prioritas kolaborasi. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan antara lain permohonan dukungan pembangunan Pelabuhan Muturi, percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta pengembangan bandara.
Selain aspek fisik, perhatian juga ditujukan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan air bersih dan pengembangan energi listrik terbarukan. Isu alih kewenangan pendidikan SMA/SLTA serta percepatan realisasi dana PI 10% Genting Oil juga turut didorong agar segera terealisasi.
Revisi Perdasus DBH Migas dan Isu Tenaga Kerja Lokal
Salah satu isu krusial yang dibawa adalah permohonan percepatan revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi. Yohanis meminta agar draf revisi Perdasus Papua Barat Nomor 22 Tahun 2022 tersebut benar-benar memihak daerah penghasil.
Hal ini sejalan dengan aspirasi masyarakat adat pemilik hak ulayat, mengingat Teluk Bintuni merupakan wilayah operasi utama pengelolaan migas, termasuk area BP Tangguh.
“Kami mendorong revisi tersebut mempertimbangkan Teluk Bintuni sebagai prioritas dalam pembagian porsi. Wilayah kami luas dan banyak aspirasi masyarakat yang harus diakomodasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Yohanis juga menyoroti penyerapan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah melalui program P2TIM telah melatih dan mensertifikasi sekitar 1.700 lebih tenaga trampil hingga Batch ke-19 dengan keahlian seperti electrical, mechanical, welding, dan lainnya. Namun, penyerapan oleh perusahaan migas dinilai masih belum optimal.
Untuk mengawal hal ini, Yohanis meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi untuk segera menempatkan pengawas tenaga kerja di Teluk Bintuni. Tujuannya agar perusahaan dan sub-kontraktor migas benar-benar memprioritaskan putra daerah.
“Kami memiliki risiko sosial yang sangat tinggi terkait pengelolaan migas, mulai dari hak ulayat, lingkungan, hingga ketenagakerjaan. Namun kewenangan di sektor ini masih bersentral, sehingga kami juga meminta adanya pelimpahan sebagian kewenangan bidang migas ke kabupaten,” tambahnya.
Melalui rapat ini, diharapkan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat terwujud, sehingga dampak positif pembangunan dan kekayaan alam dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. (Wn).
Comment