TELUK BINTUNI, IndikatorNews.co.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten mendukung lahirnya produk hukum daerah yang berpihak kepada masyarakat, dalam kegiatan Harmonisasi dan Konsultasi Publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prakarsa usul inisiatif DPRK Teluk Bintuni, Jumat (13/11/2026) di To Be Resto Bintuni.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan unsur eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Tujuannya memastikan setiap pasal yang dirumuskan tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Dalam arahannya, Yohanis Manibuy menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang mengambil prakarsa penyusunan dua Ranperda. Ia menilai inisiatif DPRK merupakan bagian penting pelaksanaan fungsi legislasi untuk menghadirkan kebijakan daerah yang responsif, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Inisiatif ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRK sekaligus upaya menghadirkan kebijakan daerah yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Bupati Yohanis Manibuy.
Ia menekankan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK menjadi fondasi utama membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Dua Ranperda yang menjadi fokus pembahasan pada kegiatan harmonisasi dan konsultasi publik ini, yaitu Ranperda tentang Perlindungan Pangan Lokal dan Pengembangan Usaha Kampung Berbasis Komoditas Lokal, serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasaran Ikan.
Kedua draf peraturan daerah itu memiliki keterkaitan langsung dengan potensi dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni, mencakup aspek ekonomi, sosial, hingga keberlanjutan lingkungan.
Kabupaten Teluk Bintuni sejak lama dikenal memiliki kekayaan komoditas lokal bernilai tinggi, antara lain sagu, buah merah, mangrove, serta hasil laut ikan sembilan, kepiting, dan udang. Menurut Yohanis Manibuy, seluruh potensi tersebut perlu dikelola, dilindungi, dan dikembangkan secara sistematis melalui kepastian hukum, perlindungan kawasan produksi, penguatan kelembagaan usaha, serta perluasan akses pasar.
“Potensi ini perlu dikelola, dilindungi, dan dikembangkan melalui kepastian hukum, perlindungan kawasan produksi, penguatan kelembagaan usaha, serta akses pasar, sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi,” jelasnya.
Hal serupa juga berlaku di sektor kelautan dan perikanan. Perairan Teluk Bintuni menyimpan potensi besar yang melibatkan mata rantai usaha luas, mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, hingga pemasar hasil perikanan. Seluruh pelaku usaha ini membutuhkan perlindungan, pemberdayaan, dan kepastian hukum agar dapat bekerja secara aman, produktif, dan meraih manfaat ekonomi yang lebih baik.
Bupati menegaskan negara harus hadir, agar nelayan dan pelaku usaha perikanan tidak berjalan sendiri, melainkan mendapat dukungan kebijakan, pendampingan, serta perlindungan dari berbagai risiko usaha.
Kedua Ranperda tersebut sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Teluk Bintuni 2025–2045, yakni “Kabupaten Teluk Bintuni yang Mandiri, Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi itu diwujudkan lewat kemandirian daerah mengelola potensi sumber daya alam dan kreativitas masyarakat, guna menciptakan nilai tambah ekonomi, memenuhi kebutuhan lokal, serta memperluas peluang pasar.
Oleh karena itu, kedua Ranperda diharapkan menjadi instrumen kebijakan yang memberi perlindungan dan kepastian hukum sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Yohanis Manibuy berharap harmonisasi dan konsultasi publik ini mampu mengolah kedua Ranperda secara teknokratis dan komprehensif, dengan memperhatikan substansi, kesesuaian peraturan perundang‑undangan, serta kebutuhan riil masyarakat.
Ia mengajak narasumber, perangkat daerah, kelompok tani, nelayan, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan, kritik konstruktif, dan solusi yang implementatif. Tujuannya agar regulasi yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan benar‑benar dapat dilaksanakan di masyarakat.
“Partisipasi aktif sangat diperlukan dalam memberikan masukan, kritik konstruktif, serta solusi yang implementatif, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan benar‑benar dapat dilaksanakan,” tegas Bupati. (Tim/Red).
Comment