TELUK BINTUNI, IndikatorNews.co.id — Partai Golkar DPD Papua Barat secara tegas menyatakan dukungan penuh sekaligus menginstruksikan pengawalan ketat revisi pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otonomi Khusus, dengan menekankan bahwa pembagian yang adil bagi Kabupaten Teluk Bintuni bukanlah permintaan berlebihan, melainkan hak atas keadilan bagi daerah penghasil utama dan masyarakat adat pemilik tanah ulayat.
Pernyataan politik ini disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Samaun Dahlan, saat membuka Musyawarah Daerah V DPD Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni, Jumat (21/8/2026).
Dalam arahannya, Samaun menegaskan posisi Teluk Bintuni sebagai salah satu pusat produksi migas terpenting nasional yang gas buminya menjadi tulang punggung industri LNG negara. Namun di balik sumbangan besar bagi penerimaan negara, daerah ini sekaligus menanggung beban ganda: dampak lingkungan, tekanan terhadap tanah ulayat, perubahan tata ruang, hingga beban sosial yang tak sedikit.
“Keadilan fiskal tidak hanya soal siapa yang menerima manfaat, tetapi juga siapa yang menanggung beban. Daerah yang menghasilkan dan daerah yang terdampak harus memperoleh porsi yang adil,” ujar Samaun.
Ia menyoroti ketimpangan dalam skema pembagian DBH Migas Otsus yang berlaku saat ini. Meski Teluk Bintuni merupakan daerah penghasil utama, porsi yang diterima justru terbatas, sementara sebagian besar dialokasikan ke tingkat provinsi dan daerah lain. Hal ini pun menjadi sorotan tajam dalam pembahasan revisi Perdasus, di mana skema yang dinilai belum mencerminkan prinsip by origin dan belum berpihak kepada daerah penghasil.
Karena itu, Samaun secara resmi menginstruksikan Fraksi Golkar di DPRD Papua Barat dan DPR Papua Barat untuk segera menuntaskan, mengawal, dan secara aktif memperjuangkan revisi kebijakan tersebut.
“Kita tidak perlu berdebat siapa dapat lebih banyak. Yang kita butuhkan adalah formula baru yang lebih adil, dengan memperhatikan tiga hal: daerah penghasil, daerah terdampak, dan kepentingan pembangunan Papua Barat secara keseluruhan,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, Samaun juga mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang dinilai telah berupaya maksimal menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan menjaga kelangsungan pembangunan meski dalam keterbatasan. Namun ia mengingatkan, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat — terutama masyarakat adat pemilik hak ulayat yang seharusnya menjadi pihak paling diuntungkan dari kekayaan alam di wilayahnya.
Samaun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu: pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, dan partai politik sebagai mitra kritis yang saling mendukung dan mengawasi. Dengan kolaborasi dan persatuan yang kokoh, ia optimis Teluk Bintuni tak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga memiliki sumber daya manusia yang kuat dan tingkat kesejahteraan yang setara dengan kekayaan yang dimilikinya.
“Jangan pernah jauh dari rakyat. Persatuan dan soliditas Golkar Teluk Bintuni adalah kunci untuk memperjuangkan keadilan ini hingga tuntas,” pesannya. (Wn).
Comment