Teluk Bintuni, IndikatorNews.co.id – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Ruang Pertemuan Gedung Sasana Karya, SP3 Manimeri, Kantor Bupati, Kamis (24/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yohanis Manibuy menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tahun 2027 menjadi tahun ketiga pemerintahan nasional dengan visi besar “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.
“Visi pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni periode 2025-2029 adalah ‘Terwujudnya masyarakat yang sehat, energik, religius, dan andal menuju Teluk Bintuni yang smart dan inovatif’. Ini menjadi komitmen kolektif yang kami wujudkan melalui enam misi pembangunan,” ujar Yohanis dalam sambutannya.
Tema Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas
Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”, Yohanis menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Ia menjelaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga kekuatan sinergi antar semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, ia mengajak legislatif, yudikatif, perangkat daerah, dunia usaha, hingga masyarakat untuk bekerja secara terpadu.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja secara terpadu dan saling mendukung. Kita pastikan hasil pembangunan tidak hanya tercermin di indikator makro, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya di kampung-kampung dan distrik-distrik,” tegasnya.
Keberpihakan pada Orang Asli Papua
Dalam perspektif pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Yohanis menegaskan bahwa keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP) harus menjadi prinsip utama dan arus utama (mainstream) dalam setiap kebijakan.
Selain itu, penggunaan Dana Otsus juga diarahkan untuk berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar output, agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Mohon agar Bappenas dan BP3OKP Papua Barat mengawal agar program pembangunan benar-benar sesuai prioritas, tepat sasaran, dan selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua serta kebijakan nasional,” pinta Yohanis.
Tantangan dan Harapan
Meskipun capaian pembangunan dalam beberapa tahun terakhir dinilai cukup signifikan, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi, Yohanis mengakui tantangan ke depan masih cukup besar. Masih adanya disparitas wilayah, angka kemiskinan, dan isu lingkungan menjadi perhatian khusus.
Oleh sebab itu, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menyusun RKPD yang komprehensif, sinkron dengan peraturan perundang-undangan, dan mampu menjawab isu-isu strategis.
“RKPD harus menjadi dokumen yang menyeluruh dan implementatif. Mari jadikan forum ini wadah menyatukan komitmen agar setiap langkah pembangunan mampu mewujudkan Teluk Bintuni yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya. (Wn).
Comment