TELUK BINTUNI, IndikatorNews.co.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan Sekertaris Fraksi PPP Teluk Bintuni, Wagiman SE dalam sidang paripurna, Kamis (23/7/2026).
Dalam pandangannya, Wagiman menegaskan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dan tujuan utama dari setiap pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan kegiatan menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring berjalannya waktu.
“Kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dan harus diwujudkan sebagai tujuan dasar pembangunan daerah. Tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat akan tumbuh dan bergerak dinamis, sehingga evaluasi pelaksanaan anggaran adalah agenda penting yang harus dilakukan pemerintah daerah,” ujar Wagiman.
Ia juga mengapresiasi kerja keras kedua lembaga, Eksekutif dan Legislatif, yang telah bekerja sama menyelesaikan tahapan penyusunan Raperda yang telah diserahkan Bupati Teluk Bintuni. Apresiasi setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Bupati Teluk Bintuni yang telah menyerahkan Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD 2025, pimpinan DPRK yang memimpin sidang, tim anggaran pemerintah beserta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Anggaran DPRK, serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya sidang tersebut.
Berdasarkan data pertanggungjawaban yang disampaikan, APBD Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.020.673.174.952,00 untuk pendapatan, dengan realisasi mencapai Rp2.622.437.339.277,75 atau sekitar 86,8 persen.
Sementara itu, anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp3.161.485.710.299,42 terealisasi sebesar Rp2.671.717.224.598,32 atau sekitar 84,5 persen. Kondisi tersebut menempatkan posisi anggaran daerah pada defisit sebesar Rp49.279.885.320,57 yang kemudian ditutup melalui pembiayaan.
Fraksi PPP mencatat sejumlah catatan penting dan masukan untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan. Pertama, OPD yang menangani urusan pendapatan daerah diminta terus melakukan terobosan dan inovasi, serta memperluas cakupan penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD adalah salah satu tolak ukur kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat,” tegas Wagiman.
Kedua, seluruh OPD diminta memaksimalkan penyerapan anggaran belanja dan melaporkan pertanggungjawaban secara tepat waktu. Pelaporan yang baik dan tepat waktu akan menjadi penilaian positif pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam penyaluran dana transfer.
Ketiga, pemerintah daerah diminta lebih serius dalam merealisasikan anggaran yang sudah tertuang dalam masing-masing OPD, mengingat masih terdapat sejumlah program dan anggaran yang belum dapat dijalankan meskipun sudah disepakati dalam pembahasan DPRK.
Keempat, terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang nilainya cukup besar, Fraksi PPP menyarankan agar dilakukan perencanaan yang matang terhadap penggunaan dana tersebut agar tidak kembali menjadi sisa anggaran pada tahun berikutnya.
Di sisi lain, Fraksi PPP juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni atas diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun 2025. Fraksi PPP menyatakan konsisten mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, efisien menuju tata kelola pemerintahan yang baik. (Wn).
Comment