TELUK BINTUNI, IndikatorNews.co.id – Mahasiswa asli Teluk Bintuni yang juga sebagai perwakilan pemuda asli tujuh suku, Akbar Fimbay, menilai Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas (P2TIM) diduga tidak memberi manfaat sebanding dengan anggaran puluhan miliar rupiah yang dikucurkan pemerintah daerah, bahkan diduga menjadi tempat pemborosan dan pencucian uang.
Pernyataan itu disampaikan Akbar saat ditemui pada Jumat (4/9/2026). Menurutnya, durasi pelatihan hanya tiga bulan sangat tidak efektif untuk membekali peserta dengan kompetensi dan pengalaman kerja yang dibutuhkan industri migas maupun sektor lainnya.
“Dengan waktu pelatihan hanya tiga bulan, menurut saya sangat tidak efektif dan hanya menghabiskan anggaran,” ujar Akbar.
Ia menyoroti fakta bahwa banyak alumni P2TIM yang masih menganggur setelah menyelesaikan pelatihan. Hal itu menunjukkan adanya kesenjangan antara materi pelatihan dengan kebutuhan nyata dunia kerja.
“Hari ini kita lihat banyak alumni P2TIM Teluk Bintuni yang masih menganggur karena tidak diterima bekerja di perusahaan. Salah satu persoalannya adalah minimnya pengalaman,” katanya.
Akbar mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran puluhan miliar rupiah untuk program tersebut. Ia menilai dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk mendukung pendidikan dan peningkatan kapasitas mahasiswa asli tujuh suku yang membutuhkan.
“Anggaran puluhan miliar itu lebih baik diberikan kepada kami mahasiswa asli tujuh suku. Pemerintah harus melihat kebutuhan masyarakat dan anak-anak daerah secara langsung,” tegasnya.
Selain itu, Akbar meminta pemerintah daerah membuka secara transparan seluruh pengelolaan anggaran P2TIM mulai dari besaran anggaran, mekanisme pengadaan, pengelola program, jumlah peserta, biaya setiap peserta, hingga tingkat penyerapan alumni ke dunia kerja.
“Jangan kemudian P2TIM ini hanya dijadikan tempat pencucian uang oleh oknum-oknum,” ujarnya.
Karena itu, Akbar mendesak adanya audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran P2TIM, dan meminta aparat pengawasan serta lembaga berwenang turun tangan apabila terdapat indikasi penyimpangan. Jika aspirasi ini tidak direspons, pihaknya mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran.
Akbar juga meminta Pemerintah tidak hanya melihat program dari sisi jumlah peserta dan serapan anggaran, tetapi juga mengukur hasil akhirnya berapa banyak peserta yang benar-benar memperoleh pekerjaan setelah pelatihan selesai.
“Jangan sampai pemerintah hanya bangga dengan jumlah peserta yang dilatih, tetapi setelah selesai mereka kembali menjadi pengangguran. Pemerintah harus berani mengevaluasi program ini secara terbuka,” pungkasnya. (Wn).
Comment