Teluk Bintuni, IndikatorNews.co.id – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Jadson F Waprak, menegaskan bahwa implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat adat, bukan sekadar menjadi kepentingan kelompok atau pihak tertentu.
Menurutnya, harapan utama masyarakat adalah agar program-program pemerintah saat ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar dan memberikan output yang nyata bagi kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
“Harapan kami, program-program pemerintah saat ini dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat adat. Otonomi khusus ini jangan menjadi kepentingan siapapun, tapi menjadi kebutuhan yang berlaku tidak hanya di Kabupaten Teluk Bintuni, tapi seluruh tanah Papua dan khususnya Papua Barat,” ujar Jadsun Waprak dalam keterangannya, Jumat (24/04/2026).
Sinergi dan Pengawasan dari Bawah
Jadsun menekankan pentingnya peran seluruh elemen, mulai dari tingkat kampung hingga pusat, untuk mengawal aspirasi masyarakat. Ia berharap mekanisme perencanaan pembangunan seperti Musrenbang bisa dimulai dari tingkat kampung agar kelembagaan terkait Otsus dapat mendampingi langsung kepala kampung dan masyarakat setempat.
“Kita tidak bisa kerja sendiri. Semua unsur kelembagaan penting untuk mengawal kepentingan Otsus. Musrenbang harus dimulai dari kampung, supaya melibatkan langsung kepala kampung dan masyarakat, lalu naik ke kabupaten hingga provinsi,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti perlunya sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus bersinergi untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Sebagai contoh, untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di suatu wilayah, harus didukung pula dengan ketersediaan infrastruktur lain seperti jalan yang layak, perumahan yang sehat, dan sanitasi air bersih.
“Jangan asal bilang dana kurang, tapi kita harus ciptakan program yang memaksimalkan anggaran daerah. Harus ada kolaborasi antara dinas kesehatan, perumahan, dan pekerjaan umum supaya menjawab kebutuhan OAP secara baik,” tambahnya.
Fokus pada Data dan Akuntabilitas
Ketua MRPB ini juga menekankan pentingnya data yang akurat. Anggaran Otsus harus didistribusikan berdasarkan data yang valid, mencakup identitas dan domisili masyarakat, serta melihat persebaran populasi di tujuh kabupaten di Papua Barat.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan dan anggaran benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, terutama membedakan hak yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat asli Papua dengan program nasional yang bersifat umum.
“Kita harus punya data yang baik: nama, alamat, tempat tinggal. Penggunaan anggaran harus sesuai dengan penyebaran orang Papua. Otsus ini fokusnya ke orang asli Papua, jadi tidak terlalu susah untuk memberikan kesejahteraan jika datanya rapi,” jelasnya.
Regulasi dan Bantuan Langsung
Terkait isu ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Jadsun berharap adanya regulasi yang jelas terkait pemberian bantuan langsung tunai atau BLT Otsus. Regulasi ini harus disusun secara cerdas dan berkoordinasi hingga ke pusat agar bisa menjadi solusi yang membantu masyarakat.
“Kalau regulasinya sudah jelas, BLT Otsus bisa membanggakan orang Papua. Kita lihat sekarang harga BBM sudah sangat tinggi, ini harus menjadi perhatian agar keadilan bisa terwujud,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Jadsun Waprak mengapresiasi upaya Pemda yang telah menyalurkan bantuan seperti beasiswa bagi mahasiswa. Namun, ia menegaskan bahwa pengawasan dan transparansi harus terus dijaga agar manfaat Otsus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Ia mengajak semua pihak, mulai dari Dewan Adat, DPRD, Pemda, hingga pemerintah pusat, untuk bersatu padu.
“Tidak ada pintu yang tidak bisa dibuka kalau kuncinya pas. Kuncinya adalah kerja sama. MRP tidak bisa berdiri sendiri, butuh Dewan Adat, butuh Pemda, butuh semua elemen membantu pemerintah. Di situlah kuncinya, baru kita bisa buka pintu di pusat,” pungkasnya. (Wn).
Comment