Teluk Bintuni, IndikatorNews.co.id — Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy melakukan kunjungan kerja ke Distrik Moskona Utara pada Kamis (8/10/2026). Kunjungan disambut hangat oleh masyarakat dan Anggota DPRK Teluk Bintuni, sekaligus menjadi sinyal kuat pemulangan pengungsi serta pemulihan layanan dasar pendidikan dan kesehatan sebelum Natal 2026.
Bupati didampingi Kapolres Teluk Bintuni, Dandim 1806/TB, serta Anggota DPRK Daerah Pemilihan Moskona meninjau langsung sejumlah fasilitas umum yang rusak pasca konflik bersenjata tahun lalu. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah kondisi SD Negeri Moyeba, yang membuat aktivitas belajar mengajar terpaksa dialihkan ke SD Negeri 2 Kali Kodok di Bintuni selama satu tahun terakhir.
Kepala Sekolah SD Negeri Moyeba, Mesias Orocomna, menyambut baik kunjungan tersebut. “Saya secara pribadi dan sebagai kepala sekolah sangat bersyukur dan mengapresiasi Bupati yang sudah melihat keadaan langsung di lapangan. Harapan kami, apa yang disampaikan bisa segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah,” ujarnya.
Mesias juga memohon perhatian tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah provinsi hingga pusat. “Kami berharap Presiden Prabowo Subianto dapat melihat kami di daerah konflik Papua. Melihat keadaan saat ini, kami merasa sedih dan menangis. Semoga usulan kami dijawab, terutama di dunia pendidikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRK Teluk Bintuni, Jefri Orocomna, menegaskan pendidikan harus menjadi zona aman kemanusiaan. Ia mencatat kerusakan merata di Moskona Utara meliputi rumah warga, kantor distrik, puskesmas, hingga PAUD, SD, dan SMP.
“Kami sudah lihat kerusakan perumahan, kantor, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Ini menjadi dasar pembahasan APBD 2027 agar rumah dan kantor yang rusak terutama Kantor Distrik Moskona Utara yang berdiri sejak 2001 dapat dibangun secara permanen,” tegas Jefri.
Ia memastikan DPRK melalui Tim Anggaran akan mengawal aspirasi tersebut. Meski begitu, pemulihan total membutuhkan dukungan anggaran khusus dari pemerintah pusat. “Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus bekerja sama.
Tanpa dukungan anggaran pemulihan pasca konflik, pembangunan sekolah, puskesmas, air bersih, dan listrik akan berjalan lambat. Dengan dukungan itu, pengungsi bisa segera pulang dan anak-anak Moskona kembali belajar dengan tenang di tanah kelahiran mereka,” pungkasnya. (Wn).
Comment