Teluk Bintuni, IndikatorNews.co.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat secara resmi melantik pengurus baru dan membuka Rapat Kerja Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Besar Sebyar untuk periode 2026–2031. Acara yang berlangsung di Gedung Women Center, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni pada Kamis, (7/5/2026) ini dihadiri langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Syors Albert Ortisan Marini.
Momen ini menjadi tonggak penting bagi masyarakat adat Sebyar untuk memperkuat kelembagaan sekaligus menyuarakan aspirasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun kepada pemerintah daerah maupun provinsi.
Dalam sambutannya, Ketua LMA Suku Besar Sebyar, Nuh Inai, menegaskan bahwa masyarakatnya masih menaruh harapan besar terhadap pemerintah terkait tuntutan dana bagi hasil sebesar 10 persen dari seluruh aktivitas investasi besar yang beroperasi di wilayah adat mereka.
Menurutnya, tuntutan tersebut sudah diajukan sejak tahun 2009, namun hingga saat ini belum ada kejelasan maupun kepastian penyelesaian. Aspirasi yang sama juga telah disampaikan dalam berbagai pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan jajaran pemerintah daerah, namun belum membuahkan hasil yang diharapkan.
“Kami berharap aspirasi ini benar-benar disampaikan kepada Bapak Gubernur. Sudah bertahun-tahun kami perjuangkan, tapi sampai sekarang belum ada jawaban pasti. Kami adalah bagian penting dari Teluk Bintuni, dan kami berhak merasakan manfaat from kekayaan alam yang ada di tanah kami sendiri,” tegas Nuh.
Sementara itu, sambutan Bupati Teluk Bintuni dibacakan oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten, Yakomina Jhen Fimbay. Ia menekankan bahwa lembaga adat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
“LMA bukan cuma tempat menjaga adat dan budaya, tapi juga mitra pemerintah dalam menciptakan keharmonisan sosial, menyelesaikan masalah masyarakat, dan melindungi hak-hak adat termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam. Keberadaannya adalah benteng agar pembangunan tidak menghilangkan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya,” ujar Yakomina.
Pemerintah kabupaten juga berharap rapat kerja ini dapat menghasilkan program kerja yang berpihak kepada masyarakat, mulai dari pelestarian budaya, perlindungan hak adat, pembinaan generasi muda, hingga penguatan organisasi itu sendiri. Komitmen dukungan penuh pun disampaikan untuk menjadikan lembaga adat sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Di kesempatan yang sama, Asisten I Pemprov Papua Barat, Syors Albert Ortisan Marini, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. Baginya, pelantikan ini membuktikan keseriusan masyarakat adat dalam memperkuat institusi mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan daerah.
Syors juga menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan, termasuk soal dana bagi hasil, akan segera diteruskan kepada Gubernur Papua Barat untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang serius.
“Apa yang disampaikan hari ini sudah kami catat dan akan kami sampaikan langsung kepada pimpinan daerah. Selain itu, kami mengajak pengurus yang baru dilantik untuk menjadikan LMA sebagai rumah besar yang menyatukan seluruh elemen masyarakat, tanpa diskriminasi apapun,” tambahnya.
Pemerintah provinsi juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan lembaga adat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan itu mencakup perlindungan wilayah adat, pelestarian budaya, peningkatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan sumber daya manusia generasi muda Suku Besar Sebyar. (Wn).
Comment