TELUK BINTUNI, IndikatorNews.co.id – Peletakan batu pertama atau ground breaking Pelabuhan Babo pada Rabu, 5 Agustus 2026, menjadi momentum sekaligus pintu gerbang kebangkitan ekonomi bagi masyarakat Distrik Babo dan sekitarnya. Sejalan dengan itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy secara tegas mendesak penutupan permanen mess karyawan milik BP Tangguh, agar tenaga kerja beralih memanfaatkan fasilitas penginapan milik warga setempat.
“Mess BP ditutup saja. Selama ini karyawan terlalu eksklusif. Kita ingin mereka tinggal di penginapan warga, supaya ada efek singgah. Kalau langsung masuk mess, tidak ada yang berbelanja. Perputaran ekonomi tidak jalan,” ujar Yohanis saat acara tersebut.
Ia menjelaskan, Pelabuhan Babo merupakan kawasan strategis yang harus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah pesisir, khususnya wilayah Babo Raya. Oleh karena itu, seluruh fasilitas dan aset di sekitar pelabuhan perlu ditata ulang agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Menurut Bupati, kawasan yang selama ini tertutup untuk keperluan operasional BP Tangguh sesungguhnya memiliki potensi besar dikembangkan menjadi ruang usaha terbuka. Hal ini akan mendorong pertumbuhan sektor jasa, mulai dari penginapan, rumah makan, hingga layanan penunjang lainnya yang dikelola warga.
“Jika mess itu bisa ditutup, kita buka ruang ekonomi baru. Biar roda ekonomi berputar di Babo, bukan hanya lewat di atas kertas,” tegasnya.
Selain soal penutupan mess, Bupati juga menyoroti status kepemilikan aset. Ia menyebutkan kawasan dermaga jetty dan lahan yang digunakan saat ini merupakan milik Pemerintah Daerah Teluk Bintuni, sehingga pihaknya akan mengkaji langkah untuk menarik kembali pemanfaatannya.
“Saya pikir kalau itu aset daerah, kita tarik kembali. Kita ingin buat sesuatu yang baik untuk masyarakat Babo. Selama ini belum ada kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.
Aspirasi ini mendapatkan dukungan penuh dari Anggota DPR RI Komisi XII Alfons Manibuy. Ia menyatakan akan membawa usulan tersebut ke pembahasan tingkat pusat bersama pihak Konsorsium Sistem Operasi (KSO) di Jakarta.
“Ini bukan hal baru, dulu sudah pernah disuarakan. Mungkin di masa lalu prinsip eksklusif masih bisa dimaklumi, tapi untuk kemajuan Babo ke depan, sudah saatnya kita ubah menjadi inklusif,” kata Alfons.
Dijelaskannya, membuka akses kawasan berarti membuka peluang perputaran ekonomi baru. Dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tetapi juga menggerakkan seluruh roda ekonomi wilayah.
Dengan selesainya pembangunan Pelabuhan Babo nanti, diharapkan konektivitas wilayah semakin kuat, layanan jasa lokal berkembang pesat, dan masyarakat Distrik Babo benar-benar menjadi tuan rumah di tanah kelahirannya sendiri. (Wn).
Comment