Teluk Bintuni, IndikatorNews.co.id – Wakil Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat, Agus Orosomna, menekankan pentingnya implementasi nyata dari berbagai kebijakan yang telah disusun. Ia berharap komitmen yang ada tidak hanya tertulis di atas kertas, namun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat asli Papua.
“Harapan saya, jangan hanya sebatas tulisan di kertas yang terlihat bagus, tapi pelaksanaannya lain. Apa yang sudah dijaring oleh para pemimpin harus dijadikan program prioritas tahun 2027,” ujar Agus Orosomna saat menghadiri Musrembang Otsus dan RKPD tahun 2027 di Teluk Bintuni, Jumat (24/04/2026).
Dorong Konsep Sekolah Sepanjang Hari
Agus mengusulkan adanya program sekolah gratis yang menerapkan sistem sepanjang hari, serupa dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mencontohkan hal ini sudah berjalan di Sorong Selatan dan ingin diterapkan secara luas.
“Kita ingin buat sekolah gratis seperti MBG. Mulai dari anak berangkat dari rumah sudah pakai pakaian sekolah yang layak, makan siang, belajar sampai sore, dan pulang tetap pakai seragam itu. Jadi orang tua tidak perlu repot mencuci atau memikirkan kebutuhan dasar di sekolah,” jelasnya.
Melalui program ini, Agus ingin mewujudkan visi ‘Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif’. Pemerintah diminta memanfaatkan anggaran sebaik mungkin untuk memberdayakan anak-anak agar tumbuh sehat, cerdas, dan kuat.
Profesionalisme dan Regulasi
Politisi senior ini juga mengajak semua pihak bekerja secara profesional tanpa memandang kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa semua regulasi dan anggaran yang ada diperuntukkan bagi kesejahteraan orang asli Papua sesuai undang-undang.
“Kita harus bekerja profesional, tidak boleh ada kepentingan lain. Semua yang tertulis dalam undang-undang ini adalah untuk orang asli Papua,” tegasnya.
Respons Aspirasi dan Revisi Perdasus
Terkait aspirasi masyarakat yang mencuat di Teluk Bintuni, Agus memastikan akan menindaklanjuti berbagai keluhan utama seperti ketersediaan air bersih dan hunian yang layak. Ia menyebutkan akan memperjuangkan alokasi anggaran, termasuk memanfaatkan skema di bawah 15 persen yang bisa disalurkan langsung ke masyarakat.
Selain itu, Agus mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan pembahasan revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Revisi ini merupakan bagian dari penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPR Papua Barat.
“Saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, revisi Perdasus Nomor 3 dan Nomor 23 ini adalah bagian dari penjaringan aspirasi. Inisiatif ini sudah masuk dalam agenda pembahasan dan insya Allah akan dibahas tanggal 22 mendatang,” ungkapnya.
Tujuan utama revisi ini adalah agar daerah penghasil sumber daya alam, seperti Teluk Bintuni, mendapatkan porsi yang lebih besar. Hal ini penting dilakukan mengingat sumber daya alam tersebut bersifat terbatas dan suatu saat akan habis, sehingga perlu adanya persiapan jangka panjang untuk 40 hingga 50 tahun ke depan.
“Gas dan sumber daya ini suatu waktu akan habis. Maka dengan peningkatan alokasi ini, harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun masyarakat, agar ada yang dipertanggungjawabkan dan dinikmati generasi mendatang,” tutup Agus Orosomna. (Wn).
Comment