Teluk Bintuni, IndikatorNews.co.id – Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, mendorong penguatan pemasaran hasil pertanian lokal, khususnya sayur-mayur, agar bisa menembus pasar perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat Daya.
Langkah ini dinilai penting agar keberadaan industri energi seperti BP Tangguh dan Genting Oil memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi para petani.
Menurut Alfons, kebutuhan pangan bagi ribuan karyawan perusahaan merupakan peluang emas yang harus dimanfaatkan petani untuk mendapatkan pasar yang rutin dan berkelanjutan.
“Perusahaan besar membutuhkan pasokan bahan makanan setiap hari. Ini peluang besar bagi petani kita untuk masuk dan memasok sayur-mayur secara konsisten,” ujar Alfons saat menjamu PWI, Senin (27/4/2026) malam di Kediamannya Kampung Lama Teluk Bintuni.
Politisi yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Teluk Bintuni selama dua periode ini menegaskan, kunci utama agar petani bisa bersaing dan masuk ke pasar industri adalah menjaga konsistensi produksi serta kualitas hasil panen. Petani harus mampu memenuhi standar yang ditentukan, baik dari sisi jumlah maupun mutu produk.
Dalam kesempatan itu, Alfons membeberkan bahwa saat ini peluang paling terbuka bagi petani lokal adalah memasok kebutuhan ke Genting Oil. Hal ini lantaran perusahaan tersebut baru mulai beroperasi sehingga skema kerjasama masih sangat mungkin dibangun.
Berbeda halnya dengan BP Tangguh yang saat ini masih terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2030. Ia menjelaskan, kendala akses pasar sebelumnya juga terjadi karena kontrak yang masih mengatasnamakan Provinsi Papua sebelum adanya pemekaran wilayah.
“Untuk BP Tangguh masih menunggu kontrak selesai tahun 2030. Tapi untuk Genting Oil kan baru jalan, jadi peluangnya sangat terbuka lebar untuk petani kita,” jelasnya.
Meski demikian, Alfons memastikan bahwa pihaknya melalui Komisi XII DPR RI terus mendorong perbaikan regulasi. Tujuannya agar peluang bagi petani lokal bisa terbuka lebih cepat tanpa harus menunggu masa kontrak berakhir.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Alfons menekankan perlunya kerjasama yang lebih terstruktur antara kelompok tani dengan pihak perusahaan, yang didukung penuh oleh pemerintah daerah.
Dukungan yang dibutuhkan meliputi aspek distribusi logistik, pelatihan, hingga peningkatan kapasitas petani agar mampu memenuhi standar industri.
“Kalau dikelola dengan baik, hasil pertanian lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga menjadi sumber pendapatan tetap bagi masyarakat,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Alfons mengajak semua pihak bersinergi. Mulai dari petani, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga peran media massa untuk terus mengawal dan membesarkan isu pertanian di daerah.
“Kita harus dukung petani. Bupati dan dinas terkait juga harus aktif, termasuk peran wartawan untuk terus mengawal pemberitaan dan memberi masukan,” tegasnya. (Wn).
Comment