Manokwari, IndikatorNews.co.id – Dugaan penyalahgunaan sistem kode batang atau QR Code yang diterapkan dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Kasus ini terungkap setelah seorang pelanggan mengaku tidak dapat menggunakan kode miliknya karena kuotanya telah habis, padahal ia belum pernah menggunakannya sebelumnya.
Kejadian tersebut memunculkan dugaan kuat adanya kebocoran data pengguna atau celah keamanan dalam sistem yang diterapkan di lapangan. Jika dibiarkan, hal ini dikhawatirkan akan merugikan hak masyarakat yang berhak mendapatkan fasilitas subsidi tersebut.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti, Yohannes Akwan, meminta agar kasus ini segera ditindaklanjuti dan diselidiki secara menyeluruh oleh pihak berwenang maupun instansi terkait.
“Ini harus menjadi perhatian serius bersama. Jika kode yang seharusnya hanya dapat digunakan oleh pemilik terdaftar justru bisa dipakai oleh orang lain, berarti ada kelemahan dalam sistem atau kemungkinan besar terjadi kebocoran data. Hal ini jelas merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan haknya,” tegas Yohannes, Minggu (26/4/2026).
Ia juga mendesak PT Pertamina (Persero) melakukan pemeriksaan dan audit secara mendalam terhadap seluruh sistem kode batang yang digunakan, khususnya di wilayah Manokwari. Menurutnya, sistem yang dibangun seharusnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi sehingga setiap kode hanya dapat diakses dan digunakan oleh kendaraan serta pemilik yang telah terdaftar secara resmi.
“Kalau di lapangan tidak ada pemeriksaan dan verifikasi yang ketat, maka celah untuk disalahgunakan akan selalu terbuka lebar. Ini yang harus segera diperbaiki,” tambahnya.
Selain itu, Yohannes juga meminta peran aktif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi XII untuk turun langsung melakukan pengawasan. Ia menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan program subsidi tepat sasaran.
“Negara harus hadir dan melindungi rakyatnya. Jangan sampai program yang tujuannya untuk meringankan beban masyarakat justru dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu demi keuntungan pribadi,” ujarnya.
Sebelumnya, berbagai modus penyalahgunaan BBM subsidi juga pernah terungkap, mulai dari penggunaan kode ganda hingga rekayasa data kendaraan. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan serta peningkatan pengawasan di setiap SPBU dinilai menjadi langkah penting dan mendesak agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. (Wn).
Comment