Teluk Bintuni, IndikatorNews.co.id – Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menyampaikan permohonan penambahan kuota BBM jenis Pertalite dan Bio Solar kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal ini disampaikannya dalam kegiatan kunjungan kerja yang dilaksanakan pada Senin, 27 April 2027 di Gedung Sasana Karya, SP 3, Manimeri.
Permohonan ini diajukan sebagai langkah mengatasi kekurangan pasokan BBM yang sempat terjadi di beberapa wilayah, terutama di Distrik Bintuni dan Manimeri. Kondisi tersebut juga dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya biaya transportasi dan distribusi barang kebutuhan pokok, yang turut mendorong laju inflasi daerah.
Menurut Bupati Yohanis, pembagian kuota yang ada saat ini belum sesuai dengan kebutuhan riil, sehingga sering menimbulkan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Ia berharap adanya penataan ulang alokasi kuota yang disesuaikan dengan data konsumsi di lapangan, dengan penekanan pada titik-titik pusat kegiatan ekonomi. Selain itu, ia juga mengusulkan agar pertashop dapat diberi kesempatan menyalurkan BBM bersubsidi dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.
“Dengan pemerataan kuota yang tepat, antrean panjang tidak perlu terjadi lagi. Kami juga sangat mendukung jika pertashop dapat ikut menyalurkan BBM tersebut selama tetap sesuai ketentuan,” ujarnya.
Selain soal alokasi kuota, Bupati juga meminta pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Hal ini dimaksudkan agar harga yang dijual di tingkat penyalur tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Ia menyampaikan bahwa saat ini masih ditemukan pengecer yang tidak memenuhi standar, baik dari segi takaran maupun kualitas, dengan harga jual yang bervariasi. Kondisi serupa juga terjadi pada penjualan gas elpiji ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram, yang harganya mengalami kenaikan antara 42 hingga 49 persen dari harga yang seharusnya.
“Perlu ada kolaborasi pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak aturan agar penyaluran berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Kami juga membutuhkan panduan terkait penertiban pedagang eceran dan penetapan harga yang jelas,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati juga mengajukan permohonan pembangunan pabrik elpiji dan jaringan gas rumah tangga di wilayahnya. Di bidang kelistrikan, ia mendorong percepatan proses serah terima pengelolaan kepada PLN, pemanfaatan kelebihan tenaga listrik dari operasi BP Tangguh, pembangkit listrik tenaga surya di daerah terpencil, serta penambahan alokasi pemasangan listrik gratis bagi 2.000 hingga 5.000 keluarga kurang mampu, terutama di wilayah yang terdampak langsung kegiatan industri.
Pemerintah daerah berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. (Wn).
Comment