Teluk Bintuni, IndikatorNews.co.id – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. A Fathoni, menegaskan pentingnya sinergitas lintas sektor dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (23/4/2026) di gedung Sasana Karya komplek perkantoran SP 3 Manimeri tersebut, Dirjen Fathoni menyampaikan materi strategis terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah di hadapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, Anggota DPR PB, Ketua MRPB, serta tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda, dan perempuan.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan wadah strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah.
Musrenbang Otsus merupakan forum konsultasi dan perencanaan yang khusus diselenggarakan dalam kerangka Otonomi Khusus. Forum ini bertujuan untuk menjembatani aspirasi masyarakat, memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, serta memastikan dana khusus Otsus digunakan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Sementara itu, RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan utama pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan serta pembangunan selama satu tahun anggaran ke depan. RKPD memuat prioritas program, kebijakan, serta target kinerja yang hendak dicapai.
“Pembangunan harus bergerak selaras. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua instrumen perencanaan ini sangat penting agar program daerah memiliki landasan yang kuat,” jelas Fathoni.
Fathoni juga menekankan bahwa perencanaan daerah tidak boleh berdiri sendiri. Ia menginstruksikan agar seluruh perencanaan di Teluk Bintuni dapat menyesuaikan dan menyinkronkan diri dengan arah kebijakan baru pemerintah pusat, termasuk 8 klaster program kerja prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Berikut 8 klaster program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam RAPBN 2026, yang menjadi acuan arah pembangunan negara:
Ketahanan Pangan (Swasembada Pangan): Mencapai kemandirian pangan dengan target swasembada beras dan jagung, pencetakan sawah baru, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
Ketahanan Energi (Swasembada Energi): Fokus pada energi bersih, peningkatan lifting migas, serta percepatan transisi menuju energi baru terbarukan.
Makan Bergizi Gratis (MBG): Program prioritas untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita guna memberdayakan ekonomi lokal.
Pendidikan Bermutu: Fokus pada peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, penyediaan beasiswa, dan perbaikan sarana pendidikan (termasuk sekolah unggulan).
Kesehatan Berkualitas: Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merata, cek kesehatan gratis, serta revitalisasi RS/puskesmas.
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM: Penguatan ekonomi rakyat melalui pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan, serta kemudahan akses logistik/modal.
Pertahanan Semesta: Modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) dan penguatan komponen cadangan untuk menjaga kedaulatan bangsa.
Akselerasi Investasi dan Perdagangan: Peningkatan investasi produktif dan kemitraan antara pemerintah dan swasta sebagai penggerak ekonomi.
“Sehingga sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota mutlak diperlukan agar target pembangunan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain itu, Fathoni juga menerangkan, bahwa aspek perencanaan, aspek pengelolaan keuangan juga menjadi utama. Fathoni menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan waktu dalam pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
“Jangan sampai ada keterlambatan dalam pelaporan. Administrasi yang rapi dan pelaporan yang cepat adalah kunci agar kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga dan pembangunan dapat berjalan kontinyu,” tutupnya. (Wn).
Comment