Teluk Bintuni, IndikatorNews.co.id – Anggota DPR Provinsi Papua Barat dari Komisi II, Fachry Tura, mengapresiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK se-Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Kabupaten Teluk Bintuni, Senin (11/5/2026).
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah nyata dalam membenahi sistem pendidikan di wilayah tersebut secara menyeluruh.
“Saya bersyukur sekali karena hari ini menjadi momentum besar dalam dunia pendidikan di Papua Barat. Rakor ini melibatkan berbagai instansi terkait bersama para tenaga pendidik yang ada,” ujar Fachry Tura kepada wartawan di lokasi kegiatan.
Ia menyampaikan, agenda pertemuan ini akan dilanjutkan dengan diskusi panel. Hasil diskusi tersebut diharapkan mampu melahirkan rekomendasi konkret yang dapat mendorong kemajuan pendidikan di Papua Barat.
Lebih lanjut, Fachry menegaskan pertemuan semacam ini tidak boleh hanya bersifat seremonial, melainkan harus memiliki tindak lanjut yang jelas dan terukur.
“Dari sudut pandang DPR, saya tidak mau kita bertemu lagi tiga atau lima tahun ke depan hanya untuk membahas persoalan yang sama. Saya berharap melalui kegiatan hari ini ada solusi konkret bagaimana pendidikan di Papua Barat dibenahi dari hulu sampai hilir dengan perubahan besar,” tegasnya.
Menurut dia, pembenahan pendidikan harus dilakukan secara utuh dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah Papua, yang berlandaskan pada kekayaan alam, budaya, serta potensi sumber daya manusia setempat.
“Pendidikan di Papua tidak boleh hanya menunggu hasil di hilir. Pembenahan harus dimulai dari hulu dengan memperhatikan kondisi daerah, budaya, dan manusia Papua itu sendiri,” katanya.
Selain soal kurikulum dan karakteristik daerah, Fachry juga menyoroti persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan SMA dan SMK.
Ia mengungkapkan, DPR Papua Barat telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat bersama dinas terkait untuk membahas efektivitas tata kelola pendidikan menengah selama ini.
Berdasarkan peraturan yang berlaku, kata Fachry, pengelolaan SMA dan jenjang yang setara dinilai akan lebih efektif jika dikembalikan ke kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Kami melihat akan lebih efisien jika kewenangan pengelolaan SMA dan sederajat dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Papua Barat. Saat ini kita menghadapi situasi global dan efisiensi anggaran, sementara beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten cukup berat,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPR Papua Barat akan terus mendorong pemerintah provinsi agar dapat mengambil peran lebih besar dalam pengaturan pendidikan menengah. Kendati demikian, pemerintah kabupaten tetap dilibatkan dalam pembagian tugas agar sinergi tetap terjalin.
“Jadi kita dorong kembali agar Pemerintah Provinsi Papua Barat bisa mengatur sekaligus berbagi tugas dengan teman-teman di kabupaten demi kemajuan pendidikan di daerah ini,” pungkasnya. (Wn).
Comment