TELUK BINTUNI, IndikatorNews.co.id – Fraksi Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) DPRK Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025. Fraksi PDIP, Madika, dalam sidang paripurna menyatakan meskipun capaian keuangan cukup baik, namun masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu segera dibenahi demi kesejahteraan masyarakat. Selasa (28/7/2026).
Dalam pemaparannya pada sidang yang berlangsung Selasa ini, Madika menjelaskan bahwa berdasarkan LKPj 2025, Pemerintah Daerah berhasil merealisasikan Pendapatan Daerah sekitar Rp2,62 triliun atau 86,81 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai sekitar Rp102,7 miliar atau 93,77 persen dari target.
“Meskipun capaian PAD cukup baik terhadap target, Fraksi menilai bahwa kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah masih relatif kecil sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan baru,” ujar Madika.
Ia menambahkan, LKPj merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Dokumen ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Madika mengapresiasi kinerja seluruh aparatur pemerintah yang telah bekerja keras melaksanakan berbagai program pembangunan, namun menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRK tetap harus berjalan untuk evaluasi dan perbaikan ke depan.
Fraksi PDIP mencatat sejumlah hal penting yang masih menjadi tantangan utama pembangunan di Teluk Bintuni, diantaranya,
– Sektor Pajak, Capaian penerimaan pajak daerah masih jauh dari target, padahal potensi yang dimiliki daerah justru melampaui target tersebut. Masih banyak ruang yang harus dimaksimalkan melalui penataan objek pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan sistem digital administrasi perpajakan.
– Indeks Pembangunan Manusia, IPM Teluk Bintuni mengalami peningkatan namun belum mencapai target yang ditetapkan.
Tingkat kemiskinan masih berada di atas rata-rata Provinsi Papua Barat, hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan merata, terutama oleh masyarakat di wilayah pedalaman dan pesisir.
– Kesehatan, Masih diperlukan penambahan tenaga kesehatan, dokter, bidan, dan perawat di wilayah pedalaman. Fasilitas puskesmas hingga rumah sakit perlu ditingkatkan mutunya, ketersediaan obat-obatan serta jangkauan pelayanan agar bisa menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Masalah stunting juga harus segera ditangani secara terpadu.
– Pendidikan, Masih terdapat keterbatasan tenaga pendidik, minimnya fasilitas penunjang belajar, serta akses transportasi yang sulit di beberapa distrik. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pemerataan guru, memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta memastikan setiap anak di Teluk Bintuni berhak mendapatkan pendidikan yang equal.
– Infrastruktur, Pembangunan jalan, jembatan, air bersih, listrik, telekomunikasi, serta jaringan antar distrik harus dipercepat guna membuka keterisolasian wilayah dan melancarkan arus barang, jasa, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Fraksi PDIP menyampaikan sejumlah rekomendasi prioritas yang harus segera ditindaklanjuti Pemerintah Daerah.
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi seluruh potensi ekonomi daerah
2. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke seluruh distrik
3. Meningkatkan kualitas pendidikan serta pemerataan penempatan tenaga pendidik
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan percepatan penurunan angka stunting
5. Memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM, nelayan, petani, dan Orang Asli Papua
6. Memastikan setiap investasi yang masuk benar-benar membawa dampak positif nyata bagi warga lokal
7. Meningkatkan disiplin aparatur sipil negara, reformasi birokrasi, serta pelayanan publik yang profesional dan transparan melalui penerapan SPBE
8. Memperketat pengawasan agar penggunaan APBD tepat sasaran, efisien, efektif, bebas dari pungutan liar, dan dapat dipertanggungjawabkan
Selain itu, Pemerintah Daerah juga didorong untuk lebih memaksimalkan peran serta pelaku usaha melalui program Kemitraan dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL/CSR) agar pembangunan tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan saja, melainkan sampai ke pelosok desa dan distrik.
“Akhirnya, Fraksi PDIP berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang kami sampaikan dapat diperhatikan secara serius agar ke depannya pembangunan Teluk Bintuni semakin maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, dan mampu bersaing,” tutup Madika dengan mengucapkan salam penutup sidang paripurna. (Wn).
Comment