TELUK BINTUNI, IndikatorNews.co.id — Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni secara resmi memulai langkah pengembangan Angkutan Masyarakat Bintuni (AMB) Laut dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Dokumen Kajian Water Taxi Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026, Rabu (02/09/2026) di Aula Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni.
Mewakili Bupati Yohanis Manibuy, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Jacomina Jane Mahdalena Fimbay, menyampaikan melalui Kajian ini ditargetkan selesai pada akhir 2026, sehingga AMB Laut dapat mulai dioperasikan pada 2027.
Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, Jandri Salakory, S.E., M.M., menjelaskan bahwa pengembangan AMB Laut merupakan kelanjutan dari kesuksesan AMB Darat yang telah dirasakan manfaatnya masyarakat. Mengingat luasnya wilayah dan banyaknya wilayah pesisir yang masih terbatas akses transportasi, kebutuhan akan angkutan perairan menjadi sangat mendesak.
“Untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah pesisir, maka kebutuhan transportasi laut menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting.”pungkasnya.
AMB Laut nantinya direncanakan terintegrasi dengan sistem transportasi darat, sehingga konektivitas antar wilayah semakin baik. Dinas Perhubungan menggandeng konsultan PT Atlas Bandung untuk menyusun kajian komprehensif yang mencakup aspek teknis, sosial-budaya, kelembagaan, rute, armada, tarif, subsidi, hingga aspek keselamatan.
Jacomina Jane Mahdalena Fimbay menegaskan bahwa pengembangan AMB telah memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Transportasi Angkutan Masyarakat Bintuni, yang mencakup transportasi darat, laut, dan udara.
Ia menekankan bahwa keberadaan transportasi laut sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam kondisi darurat medis, di mana warga sering kesulitan mendapatkan akses transportasi cepat ke pusat pelayanan di Kota Bintuni.
“Transportasi laut ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat mengalami kesulitan ketika harus menunggu transportasi, apalagi dalam kondisi darurat ketika ada warga yang sakit.”ujarnya.
FGD ini dihadiri oleh berbagai unsur: perangkat daerah, masyarakat pesisir, masyarakat adat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga tokoh perempuan. Seluruh peserta diminta memberikan masukan konstruktif agar kajian benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.
Pemerintah juga menegaskan, sistem ini tidak hanya bersubsidi, tetapi harus dirancang agar mampu berjalan secara mandiri dan berkelanjutan, termasuk melalui kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga.
“Saya berharap forum diskusi ini tidak berhenti hanya pada kegiatan diskusi, tetapi dapat menghasilkan masukan yang konkret, objektif dan dapat menjadi dasar bagi penyusunan konsep operasional AMB Laut ke depan.”harapnya.
Kegiatan FGD dan pemaparan laporan pendahuluan penyusunan Dokumen Kajian Water Taxi Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026 telah resmi dimulai dan diharapkan menghasilkan rekomendasi lengkap untuk mewujudkan transportasi laut yang aman, terjangkau, dan menjangkau seluruh wilayah pesisir Teluk Bintuni. (Wn).
Comment