Manokwari, IndikatorNews.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data strategis Provinsi Papua Barat hingga Mei 2026, yang mencatat penurunan angka kemiskinan namun diikuti kenaikan tingkat pengangguran terbuka pada periode September 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
Data ini terungkap dalam Sosialisasi Statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat yang di ungkapkan oleh Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Ir. Merry, M.P, dalam pemaparannya pada kegiatan Musrenbang Otonomi Otsus (Otsus) dan RKPD Papua Barat tahun 2027 di Manokwari, pada Kamis (7/5/2026), pekan kemarin.
Berdasarkan data yang dirilis, persentase penduduk miskin di Papua Barat pada September 2025 tercatat sebesar 19,58 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 102,40 ribu orang. Angka ini menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp868.631, dan nilai rasio Gini tercatat 0,383 – yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut.
Secara rinci, angka penduduk miskin ekstrem di seluruh kabupaten/kota di Papua Barat juga mengalami penurunan pada 2025 dibandingkan 2024. Batas kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada standar Bank Dunia, yaitu sebesar 2,15 dolar AS (berdasarkan Paritas Daya Beli 2017) per kapita per hari, yang disesuaikan dengan garis kemiskinan rata-rata 28 negara berpendapatan rendah.
Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni, dari 18,07 persen pada 2024 menjadi 12,21 persen pada 2025 (turun 5,86 poin persentase). Diikuti Teluk Wondama yang turun dari 17,39 persen menjadi 12,69 persen (turun 4,70 poin), serta Fakfak dari 16,34 persen menjadi 11,97 persen (turun 4,37 poin). Penurunan juga tercatat di Manokwari Selatan (-3,85 poin), Pegunungan Arfak (-2,28 poin), Kaimana (-0,48 poin), dan Manokwari (-0,48 poin). Secara keseluruhan, angka kemiskinan ekstrem di tingkat provinsi turun dari 13,92 persen pada 2024 menjadi 11,42 persen pada 2025, atau berkurang sebesar 2,50 poin persentase.
Di sisi lain, data mengenai pasar tenaga kerja menunjukkan tren yang berkebalikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di seluruh wilayah Papua Barat mengalami kenaikan pada Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Fakfak mencatat kenaikan tertinggi, dari 6,28 persen menjadi 6,40 persen. Diikuti Kaimana (4,96 persen menjadi 5,75 persen), Teluk Wondama (2,39 persen menjadi 3,37 persen), Teluk Bintuni (3,16 persen menjadi 3,63 persen), Manokwari Selatan (5,34 persen menjadi 5,65 persen), serta Pegunungan Arfak (2,54 persen menjadi 2,62 persen).
Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) – persentase penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan – menunjukkan perubahan yang beragam. Beberapa wilayah mengalami kenaikan partisipasi, seperti Fakfak (61,45 persen ke 63,15 persen), Teluk Bintuni (70,07 persen ke 71,85 persen). Namun, wilayah lain mencatat penurunan: Kaimana (66,95 persen ke 65,31 persen), Teluk Wondama (72,57 persen ke 66,62 persen), Manokwari Selatan (70,59 persen ke 67,96 persen), dan Pegunungan Arfak (81,14 persen ke 73,80 persen).
Data ini menjadi gambaran penting dinamika ekonomi dan sosial di Papua Barat. Meski keberhasilan dalam penurunan kemiskinan telah tercapai, tantangan baru muncul dalam bentuk meningkatnya pengangguran dan perubahan partisipasi tenaga kerja, yang menjadi fokus perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan selanjutnya. (Wn).
Comment