MANOKWARI, IndikatorNews.co.id – Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari mendesak Pemerintah Daerah beserta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Seruan ini muncul menyusul polemik yang meluas, khususnya yang terjadi di SMA Negeri 1 Manokwari dan berbagai keluhan masyarakat sejak tahap awal pendaftaran.
Anggota DPRK Manokwari dari Fraksi Golkar, Haryono M. K. May, menyampaikan hal ini saat menerima laporan langsung dari masyarakat di Gedung DPRK Manokwari, Senin (6/7/2026).
“Kami Fraksi Golkar sangat prihatin melihat situasi ini. Kami mendesak Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah segera mengambil langkah bijak untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang ada,” ujar Haryono.
Berbagai gangguan sudah terdeteksi sejak tahap Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB), mulai dari gangguan sistem pendaftaran, ketidakjelasan jalur zonasi, hingga minimnya sosialisasi kebijakan baru Kemendikdasmen tentang batas maksimal rombongan belajar tahun ini. Kebijakan tersebut dinilai belum disesuaikan dengan kondisi kewilayahan di Manokwari.
Meskipun layanan pendidikan di Kabupaten Manokwari sudah digratiskan, persoalan tetap muncul karena sistem zonasi tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat. Fraksi Golkar pun mengusulkan penambahan metode Tes Kemampuan Akademik (TKA) di samping jalur zonasi, afirmasi, mutasi, dan prestasi – khususnya untuk SMA Negeri 1 Manokwari yang sedang didorong menjadi Sekolah Garuda di wilayah Papua Barat.
“Bukan sekadar gratis yang jadi prioritas. Dinas Pendidikan harus punya data akurat animo calon siswa setiap tahun. Pembagian zonasi menurut kami masih sangat kurang disosialisasikan. Apalagi SMA Negeri 1 akan menjadi Sekolah Garuda, maka seleksi harus dibarengi dengan TKA untuk menjamin kualitas,” jelasnya.
Selain persoalan penerimaan siswa, Fraksi Golkar menekankan pentingnya pemerataan dan penambahan infrastruktur pendidikan negeri mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Hal ini harus dibarengi dengan kesiapan tenaga pendidik berkualitas dan sarana prasarana memadai, sehingga penerimaan siswa dapat dilakukan berjenjang tanpa paksaan.
“Pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat selain kesehatan dan ekonomi. Jangan sampai sekolah negeri kalah bersaing dengan sekolah swasta yang berkembang pesat di Manokwari. Semua persiapan harus matang,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti keluhan calon siswa yang mendaftar secara online namun ditolak sepihak tanpa penjelasan memadai. Hal ini dinilai berpotensi memicu persepsi diskriminatif terhadap sekolah negeri lainnya.
Untuk mengurai simpul masalah ini, Fraksi Golkar akan mendorong pimpinan DPRK segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan instansi terkait, perwakilan orang tua siswa, serta pihak SMA Negeri 1 Manokwari.
“Satuan pendidikan harus terbuka dan mau menerima aspirasi masyarakat maupun orang tua siswa yang sedang mengalami kesulitan ini,” harap Haryono.
Ia juga meminta kejelasan terkait kebijakan daya tampung sekolah. Meskipun pelaksanaan merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026, pemerintah daerah diminta mempertimbangkan ketentuan pengecualian terkait luasan zonasi. Keterbatasan jumlah sekolah negeri, kondisi geografis, serta keterbatasan sarana prasarana di Manokwari harus menjadi pertimbangan khusus dalam penerapan kebijakan tersebut. (Tim/red).
Comment