MANOKWARI, IndikatorNews.co.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat melaksanakan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Manokwari, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Manokwari tersebut diikuti oleh 40 pelaku UMKM di Kabupaten Manokwari. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi UMKM dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi, Marthen Luther Kocu, SH., MH., yang hadir mewakili Gubernur Papua Barat. Dalam kesempatan tersebut, Marthen membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Barat yang menekankan pentingnya peran UMKM sebagai salah satu kekuatan utama dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat menyampaikan bahwa pelaku UMKM tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat program pemerintah, tetapi harus ditempatkan sebagai mitra kolaboratif dan strategis pemerintah daerah dalam membangun serta memajukan perekonomian Papua Barat.
Gubernur juga mengajak para pelaku UMKM untuk membangun tata kelola manajemen bisnis yang efektif dan efisien. Penguatan manajemen dinilai penting agar UMKM mampu berkembang secara profesional, meningkatkan daya saing produk, serta mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi yang semakin dinamis.
“Pelaku UMKM harus terus meningkatkan kapasitas manajerial, memperbaiki tata kelola usaha, serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini,” demikian pesan Gubernur yang disampaikan dalam sambutan tertulisnya.
Selain mendorong penguatan kapasitas pelaku usaha, Gubernur Papua Barat juga menekankan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membuka ruang partisipasi bagi pelaku UMKM secara profesional dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan UMKM dalam pengadaan pemerintah merupakan salah satu bentuk konkret kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha lokal. Dengan adanya ruang partisipasi tersebut, UMKM diharapkan tidak hanya menjadi pelaku ekonomi di tingkat masyarakat, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam rantai pengadaan pemerintah daerah.
Pemerintah daerah, lanjut Gubernur, memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang memungkinkan pelaku UMKM berkembang secara sehat dan kompetitif. Karena itu, OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menghadirkan narasumber kompeten dari Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan materi mengenai perseroan Perorangan, serta narasumber dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Papua Barat yang memberikan pemahaman mengenai pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Kehadiran kedua narasumber tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta, tidak hanya mengenai peluang UMKM untuk masuk dalam ekosistem pengadaan pemerintah, tetapi juga mengenai pentingnya legalitas dan tata kelola badan usaha sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan daya saing UMKM.
Menariknya, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan layanan langsung pendaftaran dan pengurusan Perseroan Perorangan, yang dibuka oleh Kementerian Hukum dan HAM di lokasi kegiatan.
Layanan tersebut mendapat respons positif dari para peserta. Sebanyak 10 pelaku UMKM memanfaatkan layanan yang tersedia dan mengikuti proses pendaftaran Perseroan Perorangan. Setelah proses pelayanan selesai, 10 peserta tersebut langsung menerima sertifikat Perseroan Perorangan di tempat kegiatan.
Pelayanan langsung tersebut menjadi salah satu bentuk nyata sinergi pemerintah dalam mempermudah pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha. Dengan memiliki legalitas usaha yang memadai, pelaku UMKM diharapkan semakin siap mengembangkan usaha, membangun kepercayaan pasar dan memenuhi berbagai persyaratan dalam mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Gubernur Papua Barat berharap pelaksanaan sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku UMKM mengenai mekanisme, tata kelola dan peluang keterlibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas manajerial usaha, kualitas produk, legalitas serta profesionalisme pelaku UMKM di Kabupaten Manokwari.
Dengan semakin terbukanya ruang kolaborasi antara pemerintah dan pelaku UMKM, pemerintah berharap tercipta hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM diharapkan dapat menjadi kekuatan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi secara objektif, sekaligus memberikan akselerasi bagi terwujudnya perekonomian daerah yang lebih tangguh, cepat dan berkelanjutan,” demikian inti pesan Gubernur Papua Barat.
Kegiatan sosialisasi ini sekaligus menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendorong UMKM Kabupaten Manokwari agar tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan ekonomi, tetapi juga naik kelas menjadi pelaku usaha yang legal, profesional, kompetitif dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. (Wn).
Comment