Teluk Bintuni, IndikatorNews.co.id – Fraksi Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni memberikan apresiasi atas kunjungan dan pengawasan langsung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri, A Fathoni, dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (23/4/2026) dan dinilai sebagai bentuk perhatian nyata pemerintah pusat terhadap kualitas perencanaan serta pengelolaan dana khusus di wilayah Papua Barat, khususnya Teluk Bintuni.
“Saya mengucapkan apresiasi atas kepercayaan dan kunjungan Pak Dirjen bisa menginjakkan kaki di tanah kami, tanah Sisar Matiti Teluk Bintuni. Ini salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh Bupati Teluk Bintuni,” ujar Sekretaris Fraksi NasDem Teluk Bintuni, Jefri Orocomna, Jumat (24/4/2026).
Jefri, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi B Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, menilai kehadiran Fathoni menjadi penyemangat baru bagi legislatif untuk terus bersinergi. Hal ini guna memastikan Dana Otsus dan program RKPD 2027 benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat asli Papua.
Dalam arahannya, Dirjen Bina Keuda menekankan pentingnya sinkronisasi program Otsus dengan RKPD 2027, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Menurut Jefri, hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Otsus untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas dan mendukung perencanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi dan misi Bupati untuk mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.
DPRK berkomitmen bertindak sebagai mitra pemerintah agar program yang disusun tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi aspirasi masyarakat secara partisipatif atau bottom-up.
Jefri menegaskan, pihaknya akan mengawal seluruh tahapan Musrenbang hingga penetapan RKPD 2027. Fokus utama adalah memastikan program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan infrastruktur dasar dapat direalisasikan secara maksimal.
“Sinergi eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat. Kami ingin memastikan perencanaan pembangunan berjalan dengan prinsip SERASI: Sabar, Empati, Responsif, Amanah, Sinergi, dan Inovatif,” jelasnya.
Lebih jauh, Jefri juga mengapresiasi panitia penyelenggara yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam forum tersebut. Kehadiran tokoh adat, tokoh agama, perwakilan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), MRPB, hingga unsur perempuan dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik.
“Kami nilai ini sebagai bentuk membangun kepercayaan dan melibatkan masyarakat secara nyata dalam pembangunan daerah,” pungkasnya. (Wn).
Comment