Teluk Bintuni, IndikatorNews.co.id – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dalam rangka Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti nyata ketegasan kehadiran negara dalam memperluas akses pendidikan yang adil dan inklusif di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Hal ini disampaikan seiring peresmian revitalisasi yang dilaksanakan pada Jumat (29/5/2026), dipusatkan di SMP Negeri 2 Manimeri, SP 2, Kampung Kurano Jaya, Teluk Bintuni, dalam kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti.
Dalam kunjungannya, Abdul Mu’ti terlebih dahulu melakukan penguatan program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) dengan meninjau langsung lokasi pembangunan Sekolah Terintegrasi YPPK Santo Fransiskus yang terletak di Kampung Muturi, Distrik Manimeri. Kegiatan ini menjadi wujud keselarasan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memeratakan kualitas pendidikan, yang didukung melalui sinergi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), peresmian fasilitas pendidikan, serta pelaksanaan program prioritas seperti Sekolah Nasional Terintegrasi.
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menilai program ini tidak hanya sekadar memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, tetapi juga menegaskan komitmen pemerataan layanan pendidikan hingga ke wilayah timur Indonesia akan terus berjalan berkelanjutan. Kunjungan Menteri Pendidikan ini juga memiliki makna strategis bagi masyarakat Papua Barat dengan membawa sejumlah agenda utama.
Agenda pertama adalah peresmian infrastruktur revitalisasi bagi 10 satuan pendidikan penerima manfaat pada Tahun Anggaran 2025, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Satuan pendidikan yang mendapatkan perbaikan dan pembangunan tersebut meliputi TK Pertiwi Barma Baru, SMP Satu Atap Meyerga, SD Negeri 1 Bintuni Timur, SMP Negeri 2 Aranday, SD Negeri 3 Manimeri, SMP Negeri Jagiro, SD Negeri Terpady Bintuni, SMP Harmoni School Terpadu, SMP Negeri 2 Manimeri, dan SMA Negeri Babo. Nilai bantuan yang disalurkan untuk kegiatan ini mencapai Rp17,5 miliar.
Selanjutnya, dilaksanakan penyerahan maket bangunan kepada perwakilan 25 satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai penerima manfaat revitalisasi pada Tahun Anggaran 2026. Kelompok ini telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan perwakilannya terdiri dari TK Pertiwi Taroy, SMP Negeri Taroy, SD Negeri Babo, serta SMA Negeri Saengga. Total anggaran yang disiapkan untuk tahap ini mencapai sekitar Rp20,7 miliar. Seluruh pembangunan dan perbaikan fasilitas ini didanai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) peruntukan serta anggaran khusus revitalisasi yang bersumber dari APBN.
Dalam arahannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program revitalisasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di seluruh pelosok negeri.
“Revitalisasi dan digitalisasi adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang sejalan dengan arahan untuk mewujudkan poin keempat dari Astacita, serta menjalankan amanah konstitusi guna mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini didasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan bermutu. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki visi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, yang hanya dapat tercapai melalui dukungan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Revitalisasi dan digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi setiap orang. Secara teoretis, kita memahami bahwa salah satu penentu kualitas pendidikan adalah tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai,” tambahnya.
“Oleh karena itu, program ini dirancang agar anak-anak dapat belajar di lingkungan yang asri, aman, sehat, bersih, dan indah. Sekolah yang aman bukan hanya bangunan yang tidak rusak, tetapi juga lingkungan yang nyaman, tertata rapi, dan menumbuhkan rasa damai,” sambung Menteri.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengungkapkan harapan agar sekolah juga dapat menjadi rumah kedua bagi para peserta didik. Keindahan bangunan sekolah harus didukung oleh lingkungan sosial yang harmonis, di mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi ungkapan, melainkan pengalaman nyata yang dirasakan siswa selama menempuh pendidikan.
“Kami juga terus berupaya memperkuat ekosistem pendidikan melalui kerja sama yang erat antara pihak sekolah, orang tua, masyarakat, dan media massa, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06 Tahun 2026, kami bertekad membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Di sekolah, anak-anak dari berbagai suku, agama, serta latar belakang sosial dan ekonomi berbeda, akan kita didik dan bentuk menjadi putra-putri Indonesia yang berkarakter,” jelasnya.
Secara umum, Program Hasil Terbaik Cepat di bidang pendidikan berfokus pada pemerataan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan revitalisasi infrastruktur secara besar-besaran. Kegiatan ini mencakup pembangunan gedung baru, perbaikan ruang kelas, serta peningkatan fasilitas sanitasi dan kesehatan di satuan pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas. (Wn).
Comment